Dprd Kota Jakarta Timur 2024
Jadwal Sholat Kecamatan di Kota Jakarta Timur
Berikut adalah jadwal sholat untuk beberapa kecamatan yang ada di Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.
Belum punya akun? Daftar
Anda dapat menggunakan filter dan pengurutan yang tersedia di AYO Indonesia. Berikut adalah opsi yang tersedia:
Anda juga bisa menggunakan fitur pengurutan untuk menyortir hasil pencarian berdasarkan harga tertinggi atau terendah, atau popularitas venue. Dengan cara ini, Anda dapat menemukan lapangan badminton yang sesuai dengan kebutuhan Anda dengan lebih mudah.
Jakarta Timur, (15/5/2024) – Walikota Administrasi Jakarta Timur, M. Anwar bersama jajaran menerima kunjungan kerja Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, di Ruang Serbaguna Blok C, Kantor Walikota Jakarta Timur, Rabu (15/5/2024).
Walikota menjelaskan, dalam kunjungan kerja Ketua dan Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, beragam permasalahan dibahas serta penyelesaiannya. Salah satunya, Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).
Seperti diketahui, di Jakarta Timur memiliki kurang lebih 236 SIPPT yang harus dilakukan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pengembang. Sampai saat ini kurang lebih 116 sudah BAST yang sudah menjadi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (fasos-fasum) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Kurang lebih totalnya 236 di Jakarta Timur, 116 sudah BAST, tentunya BAST ini perlu persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan yang ada. Jangan sampai Fasos-Fasum ini menjadi masalah temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan kendala-kendala tadi kita sampaikan di rapat kerja dengan Komisi A tadi, supaya bisa diberikan solusi, di tingkat atas supaya kita bisa menjalankan dengan baik,” kata Walikota.
Walikota lebih lanjut menjelaskan, dalam pemenuhan SIPPT, setiap 4 bulan menargetkan 3-4 pengembang memenuhi kewajibannya dengan BAST, dan dapat dipastikan fasos-fasum tersebut dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat dan tidak ada masalah sengketa.
“Target berjalan, jadi setiap 4 bulan dikasih target 4 atau 3 pengembang, tapi alhamdulillah tahun lalu kita di atas target. Tahun ini, mudah-mudahan kita harapkan seperti itu, apalagi kalau memang Komisi A mengusulkan adanya satu kebijakan adanya sanksi, jadi kita lebih maksimal untuk lakukan penagihan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, Mujiyono, mengapresiasi pencapaian pemenuhan SIPPT untuk fasos-fasum yang telah dicapai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mencapai sekitar 23 triliun rupiah, termasuk dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur.
Ia juga menyampaikan kewajiban SIPPT yang sudah bertahun-tahun agar dipertegas untuk menyerahkan fasos-fasum agar laporan keuangan DKI Jakarta menjadi lebih baik. Ia juga mengatakan perlu dibuat regulasi sanksi kepada pengembang jika tidak memenuhi kewajiban SIPPT, karena fasos-fasum yang nantinya menjadi haknya masyarakat.
“Harus dibuat aturan, dan itu melanggar aturan, itu menjadi haknya masyarakat, fasos-fasum itu menjadi haknya masyarakat, kalau itu ternyata tidak diserahkan kepada Pemprov untuk diserahkan kembali kepada pemanfaatannya buat masyarakat atau disewakan untuk kepentingan oknum pengembang atau kerjasama dengan oknum yang lain itu juga pidana,” tuturnya. (AD)
Jakarta Timur, (9/10/2024) - Walikota Administrasi Jakarta Timur, M. Anwar, bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, menerima kunjungan kerja rapat Forum Koordinasi Pimpinan dan silaturahmi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, daerah pemilihan (dapil) Jakarta Timur, Rabu (9/10/2024).
Walikota menjelaskan, pertemuan bertujuan menjalin silaturahmi dengan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang baru saja dilantik, sekaligus berkoordinasi membangun sinergitas guna kepentingan masyarakat di Jakarta Timur. Ia juga menjelaskan, kunjungan sekaligus membahas permasalahan di Jakarta Timur, seperti kemacetan, banjir, peningkatan ekonomi, tawuran, hingga penanganan stunting.
“Kalau kita bersinergi dengan anggota dewan dapil Jakarta Timur khususnya, insyaallah kita tidak kesulitan dalam bekerja ke depannya. Kebijakan-kebijakan yang bisa membantu untuk percepatan, seperti masalah tadi, stunting, penanganan banjir, masalah tawuran, dan masalah sosial lainnya pengangguran dan sebagainya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Mumammad Thamrin, menyampaikan, pertemuan merupakan yang pertama pasca pelantikan ketua dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pada 26 Agustus 2024 lalu. Kegiatan merupakan inisiasi Walikota Administrasi Jakarta Timur yang mengundang bersilaturahmi dan perkenalan seluruh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, sekaligus membahas segala permasalahan di Jakarta Timur untuk dikerjakan bersama antara legislatif dan eksekutif.
“Saya kira sinergitas kebersamaan perlu dibangun, dan Pak Wali sudah membangun itu, cuma hari ini fokus pada perkenalan. Adapun tadi apabila ada yang menanggapi tumbuh kembangnya Walikota Jakarta Timur terkait pelayanan dan sebagainya, tentu ini disampaikan di komisinya masing-masing sehingga ini lebih terarah,” jelasnya. (AD)
Jadwal Sholat Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
Rokhmat Ardiyan Gelar Reses Perdana di Kuningan, Bahas Pendidikan, Kesejahteraan Guru Honorer, dan Infrastruktur
